Hari Pahlawan dan Ujian Keadilan Sosial Santri

Di sejumlah taman makam pahlawan, ada nisan yang tak memuat nama. Hanya tertulis bahwa di bawahnya terbaring seorang pejuang yang tak dikenal. Mereka tidak menunggu pangkat, tidak berharap dikenang, dan tidak punya jabatan untuk dipertahankan. Yang mereka miliki hanyalah keyakinan bahwa kemerdekaan terlalu penting untuk diserahkan kembali.

Setiap 10 November, ingatan kita biasanya berhenti di sana: pada keberanian. Padahal kemerdekaan tidak hanya mewariskan keberanian, tetapi juga janji, yaitu masyarakat yang bermartabat, berpendidikan, dan hidup dengan kesempatan yang setara. Janji itu belum selesai ditagih.

Pahlawan yang Tak Menunggu Pangkat

Kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) punya tempat tersendiri dalam kisah ini. Fatwa Jihad KH Hasyim Asy’ari pada September 1945 dan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 memperlihatkan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama. Ia adalah kekuatan sosial yang mampu menggerakkan masyarakat ketika bangsa berada dalam bahaya.

Pada momentum yang sama, gagasan sosialisme Islam HOS Tjokroaminoto kembali layak didiskusikan. Dalam Islam dan Sosialisme yang ditulis pada 1924, Tjokroaminoto menawarkan persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan manusia sebagai tafsir sosial atas ajaran Islam. Kekayaan dan kekuasaan, baginya, harus berada dalam bingkai tanggung jawab moral dan ketuhanan.

Dari sini muncul pertanyaan yang menggoda: adakah fondasi serupa dalam tradisi pesantren yang dibangun Hasyim Asy’ari? Kita perlu jujur. Hasyim tidak merumuskan sosialisme sebagai teori sosial atau ideologi ekonomi. Namun, Muqaddimah al-Qanun al-Asasi menekankan persatuan dan persaudaraan, sementara Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim menempatkan ilmu dan akhlak sebagai bekal tanggung jawab moral. Yang kita lakukan bukan mengklaim, melainkan merekonstruksi: membaca nilai-nilai sosial dalam warisan beliau untuk menjawab zaman ini.

Simpul, Jembatan, dan Tangga

Zaman ini ditandai perubahan yang kasatmata. Anak-anak desa dan pesantren kini memenuhi kampus, profesi modern, birokrasi, dunia usaha, hingga pemerintahan. Untuk membaca gejala ini, teori modal sosial Robert D. Putnam dalam Bowling Alone (2000) bisa kita pinjam, dengan tiga perumpamaan sederhana.

Pertama, simpul. Inilah bonding social capital, yakni ikatan kuat di dalam kelompok: kiai dan santri, alumni pesantren, jamaah. Dari simpul lahir kepercayaan dan rasa memiliki. Santri tidak hanya membawa pulang ilmu, tetapi juga jaringan yang menemaninya seumur hidup.

Kedua, jembatan. Inilah bridging social capital, hubungan yang menghubungkan komunitas dengan dunia yang lebih luas: perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, dan komunitas lintas latar.

Ketiga, tangga. Inilah linking social capital, hubungan vertikal dengan lembaga yang memegang otoritas dan sumber daya: birokrasi, pemerintahan, dan proses kebijakan publik.

Simpul tanpa jembatan membuat komunitas tertutup. Jembatan tanpa simpul membuat kita hanyut dan tercerabut dari akar. Lalu tangga? Tangga yang tidak lagi menyentuh tanah hanyalah menara gading.

Ujian Tangga

Di sinilah ujian sebenarnya. Tangga biasanya dipakai satu per satu: seseorang naik, lalu merasa urusannya selesai. Santri yang menjadi dosen, dokter, pengusaha, atau pejabat tentu kabar baik. Ia membuktikan bahwa identitas pesantren bukan penghalang memasuki dunia modern. Tetapi jika kampung asalnya masih kekurangan sekolah dan lapangan kerja, transformasi sosial belum terjadi. Yang terjadi baru mobilitas individual.

Mobilitas kolektif jauh lebih menuntut. Ukurannya bukan berapa orang yang berhasil naik, melainkan seberapa banyak kesempatan terbuka bagi mereka yang belum naik. Maka tangga yang sehat adalah tangga yang tidak ditarik ke atas. Pejabat berlatar pesantren membawa kemaslahatan ke dalam pelayanan publik. Akademisi membuka akses pendidikan bagi anak desa. Pengusaha melibatkan warga kecil dalam rantai ekonominya. Profesional memperkuat layanan sosial di lingkungannya.

Tentu, latar belakang NU tidak otomatis menjamin orientasi seperti itu. Karena itulah etika sosial pesantren harus terus dihidupkan. Jangan sampai jaringan pesantren hanya menjadi jalur mobilitas pribadi, dan kedekatan organisasi hanya menjadi jalan menuju jabatan.

Barangkali kita memerlukan “uji tangga” yang sederhana. Setiap kali naik satu anak tangga, tanyakan: siapa yang naik bersamaku, dan apa yang kembali ke kampung asalku? Satu anak desa yang dibimbing, satu beasiswa yang dibuka, satu usaha yang melibatkan tetangga. Itulah anak tangga yang sesungguhnya.

Sosialisme Islam Berbasis Pesantren

Dari uraian ini, kita dapat menawarkan satu pembacaan: sosialisme Islam berbasis pesantren, yakni orientasi transformasi sosial yang menempatkan persatuan sebagai modal kolektif, pendidikan sebagai instrumen mobilitas, solidaritas sebagai mekanisme pemerataan kesempatan, dan kemaslahatan sebagai tujuan penggunaan sumber daya maupun kekuasaan.

Jika Tjokroaminoto mengartikulasikan gagasannya melalui persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan, warisan Hasyim Asy’ari dapat dibaca melalui kekuatan kolektif, pendidikan, dan persatuan umat. Keduanya saling melengkapi dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia.

Dengan begitu, warga NU tidak harus memilih antara menjadi modern dan tetap menjadi nahdliyin. Santri bisa menjadi akademisi tanpa meninggalkan takzim kepada kiai, menjadi birokrat tanpa melepaskan nilai pengabdian, dan menjadi pengusaha tanpa melupakan tanggung jawab sosial.

Para pahlawan tanpa nama itu tak sempat menaiki tangga apa pun. Mereka justru memasang anak tangga pertama agar generasi sesudahnya bisa naik. Cara paling sederhana menghormati mereka adalah memastikan tangga itu tetap terpasang bagi orang berikutnya. Sebab, keberhasilan sebuah tradisi sosial tidak diukur dari berapa banyak orang yang sampai di puncak, melainkan dari seberapa banyak yang ikut terangkat. Itulah makna melanjutkan perjuangan para pahlawan: mengubah solidaritas menjadi kekuatan, pendidikan menjadi kesempatan, dan kekuasaan menjadi amanah untuk menghadirkan keadilan sosial.

Selamat Hari Pahlawan