Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo: Klaim Anak Nahdliyin Palsu, PAN Justru Partai Anti Nahdliyin
- account_circle Anas Fathullah
- calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
- visibility 383
- print Cetak
PROBOLINGGO – Manuver Partai Amanat Nasional (PAN) yang kerap mengeklaim diri sebagai wadah bagi kalangan muda Nahdlatul Ulama (NU), bahkan memelesetkan kepanjangannya menjadi “Partai Anak Nahdliyin”, menuai kritik tajam. Langkah politik tersebut dinilai ahistoris dan sarat dengan pragmatisme elektoral menjelang kontestasi politik.
Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menegaskan bahwa klaim tersebut sangat mengaburkan DNA dan latar belakang kelahiran partai bentukan era Reformasi itu. Secara historis, PAN sama sekali tidak memiliki akar tradisi keagamaan santri ala Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah.
“Partai politik tidak bisa dilepaskan dari akar kelahirannya. Memosisikan PAN seolah-olah representasi anak-anak NU secara instan itu jelas ahistoris. Tidak ada historis PAN merupakan representasi dari nahdliyin. Ini bukan pergeseran ideologis yang organik, melainkan kalkulasi pasar politik demi meraup ceruk suara nahdliyin yang sangat besar,” ujar Salam, Minggu (6/9/2026).
Salam menyoroti kontradiksi antara narasi merangkul warga nahdliyin dan realitas di lapangan. Menurutnya, di balik upaya mendekati suara basis massa NU, kader-kader muda NU justru kerap menjadi pihak yang dirugikan.
“Ironis sekali. Di satu sisi sibuk mengeklaim sebagai rumah bagi anak nahdliyin demi elektoral, tetapi di sisi lain kader-kader muda NU justru dizalimi,” tegasnya.
Sorotan tajam tersebut salah satunya menyangkut nasib para kader muda NU yang bertugas sebagai tenaga pendamping desa di berbagai daerah. Mereka mengeluhkan adanya kebijakan pemindahan atau relokasi tugas secara mendadak ke wilayah-wilayah terpencil tanpa indikator evaluasi yang objektif maupun mekanisme penugasan yang jelas di bawah kepemimpinan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, yang juga merupakan elite Partai Amanat Nasional (PAN). Kondisi tersebut dinilai sarat dengan muatan politis dan merugikan para pendamping yang selama ini bekerja profesional di lapangan.
“Banyak kader muda kami yang berkhidmat sebagai pendamping desa tiba-tiba dipindah ke pelosok tanpa kejelasan indikator kinerja atau mekanisme evaluasi yang transparan dari Kementerian Desa. Kalau cara memperlakukan kader nahdliyin di birokrasi dan ruang pengabdian seperti ini, sangat tidak elok jika kemudian datang ke publik membawa-bawa nama anak nahdliyin hanya untuk kepentingan elektoral semata,” pungkas Salam.
- Penulis: Anas Fathullah
- Editor: Ulil Hadi Ernanda Putra
