Antisipasi Kerawanan Pemilu 2029, LBH Ansor Kota Probolinggo Gandeng Bawaslu

Probolinggo  – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor resmi menjalin kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo. Sinergi ini dibangun sebagai langkah awal untuk memperkuat pengawasan partisipatif dari unsur masyarakat sipil guna menyelenggarakan Pemilu Nasional 2029. Senin, (29/06/2026).

Langkah taktis ini diambil guna memastikan pelaksanaan pemilihan Presiden, DPR RI, dan DPD di masa mendatang dapat berjalan dengan penuh integritas. Melalui ruang diskusi interaktif, kedua lembaga sepakat untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) agar kader lebih berdaya dalam mengawal proses demokrasi.

Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman mengatakan kolaborasi ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk memitigasi sejumlah kerawanan pemilu yang sempat mengemuka pada Pemilu 2024 lalu. Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian serius agar tidak kembali terulang di Pemilu 2029, yakni pencegahan praktik politik uang (money politic ) , pengawalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta personel TNI/Polri, dan optimalisasi pengawasan partisipatif di lapangan.

“Hal-hal yang penting pada saat ini yang perlu diperhatikan yaitu kerawanannya, jangan sampai terulang lagi peristiwa di tahun 2024. Yaitu pencegahan politik uang , netralitas ASN, TNI, dan Polri,” ujarnya.

Selain membahas strategi pemilu, forum kolaborasi ini juga berkembang menjadi wadah konsultasi hukum bagi warga dan kader. Dalam forum sosialisasi ini kebanjiran aduan terkait masalah hukum publik, mulai dari tata cara Pembagian hukum waris hingga pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif (restorative justice ).

Salah satu isu administrasi lokal yang mencuat adalah maraknya menyelamatkan lahan privat akibat pemasangan tiang kabel Wi-Fi komersial tanpa izin di pekarangan rumah warga. LBH Ansor pun akan turun tangan memberikan edukasi untuk mencari jalan keluar hukum atas menyelamatkan ruang tersebut.

Sebagai bagian dari strategi berkeinginan, LBH Ansor Kota Probolinggo telah menyiapkan cetak biru (blue print ) penyediaan kapasitas kader secara berkala. Ansor sebagai organisasi keagamaan dan kepemudaan akan rutin menyusun kajian internal mengenai hukum dan kepemiluan untuk kemudian didiskusikan langsung bersama.

“Untuk rencana ke depan, LBH Ansor Kota Probolinggo akan mempersiapkan kajian-kajian terkait dengan masalah hukum dan kepemiluan, yang nantinya akan mengirimkan perwakilan ke Bawaslu untuk melakukan diskusi-diskusi dalam rangka penguatan peningkatan sumber daya manusia,” jelas Nasrul Sekretaris LBH Ansor Kota Probolinggo.

Sebagai langkah lanjutan, setelah merampungkan konsolidasi di wilayah Wonoasih, pengurus segera dijadwalkan bertolak untuk melakukan pertemuan silaturahmi dengan PAC Ansor Kademangan guna menyamakan frekuensi gerakan dan memperluas jaringan pengawasan pemilu serta memberikan edukasi hukum pada masyarakat Kota Probolinggo.