Ketika Hak Pilih Terhalang Aktivitas Mondok: Loksus sebagai Jalan Keluar
- account_circle Viki Hamzah
- calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
- visibility 68
- print Cetak

Pada saat hari pemungutan suara, beberapa santri pada sebuah pondok pesantren sedang mengantre untuk mengikuti kegiatan kajian pagi. Sebagian lainnya tengah menghafalkan Al-Qur’an, mengikuti pembelajaran kitab kuning, atau menjalankan rutinitas pesantren yang telah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Sementara di tempat lain, masyarakat mulai berdatangan ke TPS untuk menentukan pilihan politiknya. Ada yang memilih calon anggota legislatif, ada juga yang menentukan pilihan presiden. Namun, bagi para santri hari pemungutan suara bisa menghadirkan persoalan tersendiri.
Bukan karena mereka tidak peduli terhadap politik. Bukan pula karena mereka tidak memahami arti penting pemilu. Persoalannya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi demokratis yang serius yakni mereka berada jauh dari tempat pemungutan suara sesuai alamat domisili dalam KTP elektronik, sementara aktivitas mondok, aturan kepulangan, jarak geografis, keterbatasan waktu, dan biaya perjalanan membuat mereka tidak mudah kembali ke daerah asal hanya untuk menggunakan hak pilih. Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan mendasar, apakah seseorang harus meninggalkan aktivitas pendidikannya demi menggunakan hak politik yang dijamin oleh konstitusi?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pemilu. Ini adalah persoalan bagaimana negara menghadirkan demokrasi yang mampu menjangkau seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menuntut ilmu di lingkungan pesantren. Sebab, hak pilih bukan hanya milik mereka yang tinggal dekat dengan TPS. Hak pilih juga melekat pada warga negara yang sedang bekerja di luar daerah, menempuh pendidikan, menjalani tugas kedinasan, berada di rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, maupun mereka yang menjalani kehidupan pendidikan di lingkungan pesantren.
Demokrasi seharusnya tidak memaksa warga negara memilih antara menjalankan kewajiban pendidikan dan menggunakan hak konstitusionalnya. Persoalan ini menjadi penting menjelang Pemilu 2029. Kita perlu mulai memikirkan bagaimana memastikan bahwa santri tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat yang menyaksikan demokrasi, tetapi juga menjadi warga negara yang dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Di sinilah Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus (TPS Loksus) menemukan relevansinya.
Dalam konteks pemilu di Indonesia, jaminan tersebut memiliki landasan konstitusional, terutama Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta Pasal 22E ayat (1) yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Berdasarkan norma hukum yang telah memberikan kepastian dalam menjamin hak politik, persoalan santri yang kesulitan menjangkau TPS tidak boleh hanya dibaca sebagai persoalan teknis kepemiluan. Ada persoalan akses demokrasi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, apabila seorang santri kehilangan kesempatan memilih hanya karena keterbatasan mobilitas akibat aktivitas pendidikan di pesantren, maka ada jarak antara jaminan normatif hak politik dan realitas pelaksanaannya. Demokrasi yang inklusif bukan hanya mengakui hak warga negara di atas kertas, tetapi juga menghadirkan mekanisme agar hak tersebut benar-benar dapat digunakan. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua pesantren secara otomatis dapat memperoleh TPS Loksus. Harus ada pendataan yang jelas, jumlah pemilih yang memenuhi kriteria, konsentrasi pemilih, penanggung jawab lokasi, serta pemenuhan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, Loksus bukan sekadar memindahkan tempat pencoblosan dari TPS asal ke lingkungan pesantren. Lebih dari itu, Loksus merupakan instrumen untuk mendekatkan pelayanan demokrasi kepada warga negara yang menghadapi keterbatasan akses.
Bagi santri, keberadaan TPS Loksus dapat menjadi jembatan antara kewajiban menuntut ilmu dan hak konstitusional sebagai warga negara. Mereka tidak harus selalu dihadapkan pada pilihan meninggalkan aktivitas pondok atau kehilangan kesempatan menentukan masa depan bangsa. Dengan mekanisme yang sesuai ketentuan, keduanya dapat berjalan beriringan Selama ini, pesantren sering kali dipandang sebagai ruang strategis untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Para santri diundang dalam kegiatan seminar, dialog kebangsaan, pendidikan politik, hingga berbagai agenda peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah perhatian terhadap pesantren sudah berhenti pada kegiatan sosialisasi, atau sudah sampai pada upaya memastikan setiap santri yang memenuhi syarat benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya?
Jangan sampai pesantren hanya ramai dikunjungi ketika penyelenggara membutuhkan partisipasi dalam kegiatan pendidikan pemilih, tetapi kurang mendapatkan perhatian ketika persoalan akses pencoblosan harus diselesaikan. KPU tidak boleh hanya berorientasi pada tersusunnya daftar pemilih berdasarkan alamat administrasi kependudukan. Akurasi data memang penting, tetapi akses terhadap tempat pemungutan suara juga harus menjadi perhatian. Pendataan santri harus dilakukan lebih awal, bukan menunggu mendekati hari pemungutan suara. KPU perlu memetakan pesantren yang memiliki konsentrasi pemilih dari luar wilayah, melakukan koordinasi lintas wilayah, serta mengidentifikasi kebutuhan TPS Loksus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal justru berubah menjadi masalah pada hari pemungutan suara.
Pesantren tidak cukup hanya menjadi lembaga pendidikan yang mencetak generasi berilmu dan berakhlak. Pesantren juga memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk membangun kesadaran bahwa santri merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban politik. Pengurus pondok pesantren, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan perlu mengambil peran lebih aktif dalam membantu pendataan santri yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Jangan sampai organisasi yang begitu kuat dalam membangun tradisi keagamaan & intelektualitas, tetapi belum cukup serius mengorganisasi kepentingan politik konstitusional para santrinya.
Bagi partai politik peserta pemilu, Santri jangan hanya dilihat sebagai kelompok pemilih potensial yang menarik untuk didekati ketika masa kampanye tiba. Mereka adalah warga negara yang mempunyai hak politik, kebebasan menentukan pilihan, dan hak untuk tidak mendapatkan tekanan dari siapa pun. Partai politik seharusnya ikut mendorong terciptanya demokrasi yang inklusif, bukan justru memanfaatkan lingkungan pesantren sebagai ruang mobilisasi politik. Pendidikan politik harus mengajarkan kemandirian berpikir, bukan kepatuhan terhadap kepentingan kelompok tertentu. Sementara bagi Pemerintah daerah, Persoalan administrasi kependudukan dan mobilitas santri membutuhkan koordinasi yang serius. Pemerintah daerah, KPU, Dispendukcapil, Kementerian Agama, serta pengelola pesantren perlu membangun sinergi untuk memastikan data kependudukan dan informasi pemilih dapat ditelusuri secara benar. Tanpa koordinasi tersebut, gagasan Loksus berpotensi berhenti sebagai wacana yang baik, tetapi sulit diwujudkan dalam praktik. Kita tidak boleh membiarkan tanggung jawab menjaga hak pilih santri hanya dibebankan kepada KPU. Demokrasi merupakan tanggung jawab bersama, meskipun kewenangan penyelenggaraannya tetap harus dijalankan sesuai tugas dan ketentuan masing-masing lembaga.
Dalam menjaga independensi pesantren, fasilitasi hak pilih tidak boleh berubah menjadi ruang intervensi politik. Pesantren harus tetap menjadi lingkungan pendidikan yang merdeka, tempat santri mendapatkan kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa tekanan pengasuh, organisasi, maupun kekuatan politik tertentu. Dengan langkah tersebut, TPS Loksus tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga bagian dari strategi memperluas akses demokrasi yang berkeadilan. Karena itu, TPS Loksus bukan sekadar persoalan memindahkan lokasi pemungutan suara, namun bagian dari ikhtiar untuk memastikan bahwa tidak ada hak politik yang tertinggal hanya karena seseorang sedang menjalankan kewajiban pendidikan. Sebab, hak pilih tidak boleh kalah oleh jarak, tidak boleh terhalang oleh aktivitas mondok, dan tidak boleh hilang hanya karena negara belum cukup hadir menyediakan akses demokrasi.
Menjelang Pemilu 2029, kita harus memastikan satu hal yakni santri boleh tinggal di pesantren untuk menuntut ilmu, tetapi hak politiknya tetap menjadi bagian dari masa depan bangsa. Demokrasi yang baik bukan hanya demokrasi yang mampu mengundang rakyat datang ke TPS, melainkan demokrasi yang bersedia mendekatkan TPS kepada rakyat ketika keadaan menghalangi mereka untuk dating menggunakan hak pilihnya.
- Penulis: Viki Hamzah