Semangat Jihad dan Tantangan Wawasan

0
65

Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun ini memasuki tahun kelima sejak diresmikan pada tahun 2015 lalu. Antusiasme para santri menyemarakkan peringatan sebangun dengan gambaran peristiwa saat resolusi jihad dikumandangkan. Namun, tentu dengan kondisi dan cara yang berbeda. Resolusi jihad dinisbatkan pada fatwa pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari kepada umat islam untuk bangkit melawan Inggris yang diboncengi Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Salah satu isi fatwa Jihad yang dikumandangkan KH. Hasyim Asy ari berbunyi, “Fardlu ‘ain bagi umat islam yang berada dalam jarak 94 kilo dari kota Surabaya untuk membela kota Surabaya”. Luar biasa efek seruan jihad tersebut, semangat berjuang masyarakat untuk mempertahankan NKRI menggelegak, Surabaya pun bergolak. Masyarakat santri dari wilayah Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Bangkalan, Tulungagung dan daerah lain yang berdekatan berbaris menangkis serangan Inggris. Dengan demikian, setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Resolusi jihad ini juga menjadi bahan bakar pengobar semangat perlawanan 10 November yang kelak dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Peran santri terus bergulir, tidak berhenti pada zaman sebelum dan pada masa penjajahan. Torehan catatan sejarah, juga telah mengabadikan khidmah santri untuk menjaga negeri ini. Menjelang kemerdekaan, Negara yang masih bayi dihadapkan pada situasi rumit berkaitan dengan bentuk negara ini. Apakah menganut Islam Formal ataukah bentuk Negara lain. Tujuh kata dalam sila pertama Pancasila mengandung kontroversi luar biasa tersebut. Kelompok yang menginginkan diberlakukan syariat Islam dalam bentuk formal menginginkan agar dicantumkan tujuh kata yakni “kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam sila satu tersebut. Pencantuman tujuh kata tersebut, berpotensi terbelahnya negeri ini, karena masing-masing penganut agama juga memiliki andil dalam perjuangan kemerdekaan. Puncak perdebatan tersebut, beberapa wilayah di NKRI hendak memisahkan diri dari pangkuan NKRI. Melalui “ijtihad” beberapa tokoh islam diantaranya KH. Wahid Hasyim setelah mendapat petunjuk dari Hadlaratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari berkenan mencoret tujuh kata tersebut.

Peristiwa genting selanjutnya terjadi di alam kemerdekaan, yakni di era orde baru, pada era ini, aspirasi untuk mengakomodasi Islam Formal tumbuh kembali. Kehendak untuk mendirikan Negara Islam mulai disuarakan oleh beberapa kelompok kecil dalam tubuh umat islam. Fenomena ini membuat Pemerintah Orde Baru mencurigai umat islam sebagai kelompok ekstrim kanan yang hendak mengubah dasar Negara. Ketegangan ini, membuat situasi tidak kondusif, terutama bagi kalangan umat islam untuk turut berperan aktif dalam segenap kehidupan politik, pengembangan pendidikan dan layanan sosial kemasyarakatan Melihat situasi problematik ini, para Alim Ulama kembali berkumpul untuk mencari jalan keluar atas situasi tersebut. Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1983, dan keputusan muktamar 1984 merumuskan diterimanya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ikhtiar ini kemudian diapresiasi oleh berbagai kalangan karena dapat menghindarkan benturan antara umat dan aparat.

Reformasi sebagai era yang kita jalani, aspirasi kelompok islam formalistik tidaklah padam, malah muncul dengan kampanye beragam. Media sosial adalah medan perang yang digunakan untuk melakukan kampanye massif ideologi islam yang mengarah pada formalisme tersebut. setiap hari kita dihujani oleh wacana yang bila kita simpulkan mengarah pada pertanyaan menjebak, apakah setia pada konstitusi atau kah kalam illahi?, setia pada pancasila ataukah syariat agama?. Menjadi muslim yang lemah iman ataukah sahid dalam medan jihad di Indonesia sebagai negara thoghut? Tentu saja, jika kita tidak menyiapkan jawaban yang benar akan terperangkap dalam dilemma psikologis pertanyaan menjebak ini.

Agenda Umat ke depan

Sebagai mayoritas umat islam di Indonesia, maupun di Probolinggo dan Pasuruan, kaum santri hendaknya mengurai benang kusut dalam tubuh internal muslim sendiri, melalui beragam cara.

Pertama, mendakwahkan Islam yang berwajah moderat (washatiyah) sebagai jawaban bagi dilemma psikologis tersebut. Indonesia, meski secara eksplisit tidak bernama Negara islam, namun substansi didalamnya sudah dapat dikategorikan sebagai Negara Islam seperti keputusan Alim Ulama di Banjarmasin pada tahun 1936, sebelum Indonesia merdeka. Pancasila sebagai payung bersama dalam kehidupan bernegara, memastikan seluruh umat Islam dalam menjalankan syariat islam dengan leluasa, dan konstitusi menjamin tegaknya tertib sosial dan mencegah kekacauan, sehingga didalamnya umat islam Islam dapat membumikan pesan illahi. Dengan demikian, Pancasila dan Agama bukanlah dua entitas yang dipertandingkan, namun keduanya dapat dipersandingkan secara komplementer dan saling mengisi.

Kedua, menjadikan spirit dan semangat jihad untuk berbagai aktifitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan festival-festival, kaderisasi, lomba dan gelaran perayaan boleh saja menyemarakkan momentum hari santri, namun tidak melupakan substansi. Gelaran lomba, festival bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas para santri, kegiatan kaderisasi untuk memupuk semangat kebersamaan. Dua hal ini, kreatifitas dan kebersamaan adalah hal langka ditengah serbuan gadget yang makin meng- individualisasi manusia.

Dengan demikian jihad tidak lagi dimaknai sebagai anjuran ke medan perang semata, namun berperan sebagai obor semangat untuk kegiatan bermanfaat.

Selamat Hari Santri.

Penulis
Mohammad Ilyas Rolis, M.Si (Sekretaris PCNU Kota Probolinggo)